Peraturan dan Regulasi UU no. 36 Tentang Komunikasi

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 

Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka dipandang perlu 

melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian 

Komunikasi dan Informatika; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kementerian 

Komunikasi dan Informatika;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor  154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  3881 ); 

2. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4252); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4843); 

 6. Undang- Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor  61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor  166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4916); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  47 Tahun 2009 

Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  24 Tahun 2010 

Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara; 

11. Keputusan Presiden Nomor  84/P Tahun 2009 tentang Kabinet 

Indonesia Bersatu II; 

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor  B/1890/M.PAN-RB/8/2010 

tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.